Indonesia Cabinet Watch

Menteri Kaban Diduga Dapat Bagian Alih Fungsi Hutan

2008-07-08T07:23:00.000-07:00

[Suara Karya] -Nama Kaban dan Menteri Kehutanan (Menhut) terungkap dalam persidangan perkara suap pengalihan lahan hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu, terungkap pula permintaan anggota Komisi IV DPR-RI Al Amin Nur Nasution kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan Azirwan untuk disediakan wanita penghibur.

Hal itu terungkap dalam sidang perkara suap dengan terdakwa Azirwan ketika diperdengarkan rekaman hasil penyadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Mansyurdin Chaniago, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Nama Kaban dan Menhut terungkap saat sidang mendengarkan kesaksian dari penyidik KPK bernama Sagita Haryadi. Pada kesempatan itu, hakim anggota Andi Bachtiar membacakan transkrip hasil pembicaraan Azirwan dengan orang bernama Ana dan Male.

Dalam persidangan itu, Sagita membenarkan telah terjadi pembicaraan telepon antara Azirwan dengan Ana pada 14 November 2007. Pada perbincangan itu, Ana menyatakan kepada Azirwan bahwa ada investor yang bersedia menyediakan dana Rp 4 miliar untuk pengalihan fungsi hutan lindung di Bintan.

Menanggapi hal itu, Azirwan menyatakan bahwa uang itu perlu dihemat. "Saya bisa usahakan Rp 2 miliar ke DPR dan Rp 1 miliar ke menteri," kata Azirwan.

Menteri Paskah Diduga Disuap BI Rp 1 Miliar

2008-06-30T07:38:00.000-07:00

[Indonesia Corruption Watch] - Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 yang diduga mendapat suap dari Bank Indonesia kian panjang saja.

Hamka Yandhu, anggota DPR yang ditahan sebagai tersangka suap BI senilai Rp 31,5 miliar, membeberkan bahwa sejumlah kolega juga menerima suap. Mereka meliputi pemimpin dan anggota Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan saat itu.

Hamka buka-bukaan saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 April lalu. Saat itu, menurut dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Hamka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah.

Jumlah penerima dana yang diungkapkan Hamka lebih banyak ketimbang yang pernah diberitakan media. Selama ini media menyebut ada 16 penerima dana yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang BI dan perbaikan citra bank sentral itu (majalah Tempo, 10 Februari 2008).

Saat diperiksa, Hamka menyebut jelas empat pemimpin Komisi IX. Mereka yang diduga mendapat aliran dana itu M. Paskah Suzetta (Ketua Komisi IX dari Golkar), yang menerima sekitar Rp 1 miliar; Emir Moeis (PDI Perjuangan), yang mendapat Rp 300 juta; dan Ali Masykur Musa (Partai Kebangkitan Bangsa), yang menerima Rp 300 juta.

DPR Tanyakan Korupsi Tsunami Kepada Menteri

2008-06-19T07:37:00.000-07:00

[Okezone Dotcom] - Komisi IV DPR akan melayangkan pertanyaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, terkait dugaan korupsi dana bantuan tsunami bagi nelayan Jawa Barat.

Langkah ini merespons penahanan rekanan DKP David K Wiranata oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 18 Juni kemarin.

"Kalau dalam hal ini kita merasa prihatin. Pastinya Komisi IV akan menanyakan dalam rapat kerja dengan Menteri DKP," ujar anggota Komisi IV DPR Fachry Andy Laluasa saat mendatangi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (19/6/2008).

Menurut Fachry, tugas DPR hanya memberikan stempel untuk setiap pengajuan dana yang bersifat bantuan nasional. Namun, jika ada penggelembungan dana di lapangan, hal itu merupakan tanggung jawab bagian lain.

"Ya kalau itu kan itu kan sifatnya bantuan nasional. Kalau kita ibaratnya hanya stempel saja setiap kebijakan pemerintah yang diajukan ke DPR. Kalau ada penggelembungan dana di lapangan itu bagian lain," ujarnya menanggapi penahanan David.

SBY Siapkan Pengganti Menko Perekonomian

2008-04-08T06:05:00.000-07:00

[Sindo] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan pengganti Boediono sebagai menko perekonomian.

Hal itu dilakukan setelah disetujuinya Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2008–2013 oleh Komisi XI DPR. ”Ini (pengganti Boediono) sedang dipikirkan Presiden. Tentu saja ini hak prerogatif, maka hanya Presiden yang tahu,” ujar Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Andi Mallarangeng di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta kemarin.

Menurut Andi,Presiden SBY mendapatkan kabar bahwa Boediono diterima oleh DPR sebagai Gubernur BI saat sedang memimpin rapat kabinet paripurna. Rapat itu diikuti seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan para gubernur seluruh Indonesia di Gedung Setneg. Sebelumnya, kata Andi, Presiden telah yakin Boediono dapat lulus seleksi DPR. Sebab nama Boediono merupakan masukan dari para tokoh perbankan, pendidikan,dan media.

”Pengamat maupun tokohtokoh yang dimintai masukannya oleh Presiden semua mengatakan nama Boediono.Karena itu Presiden mencalonkan Boediono,”tambahnya. Di tempat terpisah,Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla mengaku tidak bisa merangkap jabatan Menko Perekonomian yang akan ditinggalkan Boediono.

”Saya tidak bisa rangkap (sebagai menko perekonomian).Kalau kosong, dilaksanakan Presiden bersama-sama (para menteri),” ungkap Wapres di atas pesawat kepresidenan dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta kemarin. Wacana Wapres merangkap sebagai menko perekonomian pertama kali dilontarkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi beberapa waktu lalu.

Purnomo bakal Gantikan Boediono

2008-04-04T05:58:00.000-07:00

[Lampung Post] -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan Sri Mulyani Indrawati tidak akan rangkap jabatan. Purnomo Yusgiantoro berpeluang menggantikan Boediono sebagai Menko Perekonomian.

"Saya pastikan, tidak ada pergeseran posisi Menkeu. Kita harus terus bersinergi untuk menghadapi kenaikan harga pangan dan energi," tandas Presiden usai memimpin rapat terbatas soal krisis pangan dan energi di ruang kerjanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3-4).

Penegasan Presiden itu untuk meluruskan isu yang beredar bahwa Menkeu Sri Mulyani Indrawati bakal merangkap jabatan Menko Perekonomian yang ditinggalkan Boediono. Presiden sudah mengajukan Boediono ke DPR sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.

Saat memberikan keterangan, Presiden Yudhoyono didampingi Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Mensesneg Hatta Rajasa.

Presiden sama sekali tidak menyinggung pengganti Boediono. Karena itu, dalam bursa calon Menko Perekonomian, nama Purnomo Yusgiantoro yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, terus menguat. Purnomo diprediksikan menggantikan Boediono

Tak Tepat, Kalla Rangkap Jabatan Menko Perekonomian

2008-04-04T05:50:00.000-07:00

[Tempo Interaktif] - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai dukungan Partai Golkar agar jabatan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dirangkap Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak tepat. Sebab Kalla yang juga seorang pengusaha dikhawatirkan bias kepentingan dengan rangkap jabatan itu.

Faisal juga tidak setuju dengan wacana jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dirangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab pekerjaan Sri Mulyani sudah teramat berat mengurusi penerimaan negara dan membagi-bagikan dana belanja negara.

Sementara figur lain yang disebut-sebut, seperti Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kuntoro Mangkusubroto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro juga dinilai kurang pas. "Mereka sebaiknya berkonsentrasi dengan pekerjaannya masing-masing."

Menteri Korupsi Tak Diganti

2007-05-03T07:19:00.000-07:00

[Suara Pembaruan] - Pertemuan sejumlah pimpinan fraksi DPR yang berlangsung di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta, Rabu (2/5), sepakat mengusulkan dua kriteria yang harus dipertimbangkan Presiden sebagai pedoman perombakan kabinet. Dua kriteria itu adalah menteri yang bekerja tidak optimal dan yang sakit. Ironisnya, menteri yang tersangkut kasus korupsi, seperti yang diusulkan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), tidak masuk kriteria yang harus diganti.

Terkait kriteria itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, Presiden terlalu gegabah jika tidak menjadikan persoalan korupsi sebagai pertimbangan dalam perombakan kabinetnya.

"Masalah kinerja bisa diperdebatkan. Menteri A bisa dinilai tidak baik kinerjanya, tapi bisa ada pihak lain yang mengatakan baik. Yusril dan Hamid itu jelas terkait dengan kasus uang Tommy (Hutomo Mandala Putra)," ucapnya.

Namun, lanjutnya, bukan tidak mungkin Presiden akan memilih tidak menyentuh Yusril dan Hamid karena bakal ada dampak yang lebih merepotkan. "Kasus uang Tommy baunya menyengat sekali," tukasnya.

Bukan tidak mungkin, menurut Indria, uang Tommy telah tersebar ke banyak pihak. Dugaan itu semakin kuat jika Yusril dan Hamid dipertahankan. "Kalau Yusril dan Hamid dipertahankan, bisa jadi duit itu masuk juga dalam kocek kegiatan politik orang-orang penting," ujarnya.

Tentang kriteria korupsi, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan seusai pertemuan tersebut mengatakan, masalah menteri yang terlibat korupsi bukan persoalan DPR. "Masalah hukum, harus diputuskan di pengadilan dulu," katanya.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu disepakati bahwa sikap pimpinan fraksi-fraksi di DPR adalah mendukung langkah Presiden merombak kabinet dengan dua kriteria, yakni menteri dengan kinerja tidak optimal dan yang sakit.

Agenda pertemuan itu sendiri diketahui dari pesan singkat yang beredar di kalangan wartawan. Dikabarkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menemui para pimpinan fraksi DPR itu. Namun hingga pertemuan berakhir, Wapres tidak hadir.

Departemen Agama (Depag) diduga telah melakukan tidak pidana korups

2006-07-26T07:24:00.000-07:00

[Seputar Indonesia] - Departemen Agama (Depag) diduga telah melakukan tidak pidana korupsi pada anggaran dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2006 sebesar Rp387,7 miliar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rilisnya kemarin menyatakan, dugaan korupsi yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2006 terjadi pada enam hal,di antaranya dana bantuan operasional haji dari APBN yang hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp234,2 miliar.

Manajer Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan menjelaskan, penyimpangan pengelolaan haji seperti masalah biaya penerbangan dan pembangunan asrama haji merupakan unsur terawan terjadinya korupsi. Salam dua hal itu, Depag dinilai tidak transparan dalam mengelola. "Data yang kami sampaikan ini valid, karena ICW hanya menyampaikan data berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II/2006. Jadi, kita hanya memformulasi dari temuan BPK," kata Ade dalam diskusi "Potensi Korupsi Dana Haji" di kantor ICW Jakarta kemarin.

Selain tidak adanya transparansi oleh pihak terkait, dugaan korupsi dana haji, juga disebabkan UU Haji tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban atas dana yang ditarik dari jamaah. Apalagi, lanjut dia, penyelenggaraan haji yang dimonopoli Depag juga semakin membuka peluang adanya korupsi. "Itu (monopoli) yang kemudian menyebabkan penyelenggaraan haji ini menjadi bisnis besar yang sarat dengan korupsi," tegasnya.