Menteri Kaban Diduga Dapat Bagian Alih Fungsi Hutan

[Suara Karya] -Nama Kaban dan Menteri Kehutanan (Menhut) terungkap dalam persidangan perkara suap pengalihan lahan hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu, terungkap pula permintaan anggota Komisi IV DPR-RI Al Amin Nur Nasution kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan Azirwan untuk disediakan wanita penghibur.

Hal itu terungkap dalam sidang perkara suap dengan terdakwa Azirwan ketika diperdengarkan rekaman hasil penyadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Mansyurdin Chaniago, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Nama Kaban dan Menhut terungkap saat sidang mendengarkan kesaksian dari penyidik KPK bernama Sagita Haryadi. Pada kesempatan itu, hakim anggota Andi Bachtiar membacakan transkrip hasil pembicaraan Azirwan dengan orang bernama Ana dan Male.

Dalam persidangan itu, Sagita membenarkan telah terjadi pembicaraan telepon antara Azirwan dengan Ana pada 14 November 2007. Pada perbincangan itu, Ana menyatakan kepada Azirwan bahwa ada investor yang bersedia menyediakan dana Rp 4 miliar untuk pengalihan fungsi hutan lindung di Bintan.

Menanggapi hal itu, Azirwan menyatakan bahwa uang itu perlu dihemat. "Saya bisa usahakan Rp 2 miliar ke DPR dan Rp 1 miliar ke menteri," kata Azirwan.

Menteri Paskah Diduga Disuap BI Rp 1 Miliar

[Indonesia Corruption Watch] - Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 yang diduga mendapat suap dari Bank Indonesia kian panjang saja.

Hamka Yandhu, anggota DPR yang ditahan sebagai tersangka suap BI senilai Rp 31,5 miliar, membeberkan bahwa sejumlah kolega juga menerima suap. Mereka meliputi pemimpin dan anggota Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan saat itu.

Hamka buka-bukaan saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 April lalu. Saat itu, menurut dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Hamka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah.

Jumlah penerima dana yang diungkapkan Hamka lebih banyak ketimbang yang pernah diberitakan media. Selama ini media menyebut ada 16 penerima dana yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang BI dan perbaikan citra bank sentral itu (majalah Tempo, 10 Februari 2008).

Saat diperiksa, Hamka menyebut jelas empat pemimpin Komisi IX. Mereka yang diduga mendapat aliran dana itu M. Paskah Suzetta (Ketua Komisi IX dari Golkar), yang menerima sekitar Rp 1 miliar; Emir Moeis (PDI Perjuangan), yang mendapat Rp 300 juta; dan Ali Masykur Musa (Partai Kebangkitan Bangsa), yang menerima Rp 300 juta.

DPR Tanyakan Korupsi Tsunami Kepada Menteri

[Okezone Dotcom] - Komisi IV DPR akan melayangkan pertanyaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, terkait dugaan korupsi dana bantuan tsunami bagi nelayan Jawa Barat.

Langkah ini merespons penahanan rekanan DKP David K Wiranata oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 18 Juni kemarin.

"Kalau dalam hal ini kita merasa prihatin. Pastinya Komisi IV akan menanyakan dalam rapat kerja dengan Menteri DKP," ujar anggota Komisi IV DPR Fachry Andy Laluasa saat mendatangi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (19/6/2008).

Menurut Fachry, tugas DPR hanya memberikan stempel untuk setiap pengajuan dana yang bersifat bantuan nasional. Namun, jika ada penggelembungan dana di lapangan, hal itu merupakan tanggung jawab bagian lain.

"Ya kalau itu kan itu kan sifatnya bantuan nasional. Kalau kita ibaratnya hanya stempel saja setiap kebijakan pemerintah yang diajukan ke DPR. Kalau ada penggelembungan dana di lapangan itu bagian lain," ujarnya menanggapi penahanan David.

SBY Siapkan Pengganti Menko Perekonomian

[Sindo] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan pengganti Boediono sebagai menko perekonomian.

Hal itu dilakukan setelah disetujuinya Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2008–2013 oleh Komisi XI DPR. ”Ini (pengganti Boediono) sedang dipikirkan Presiden. Tentu saja ini hak prerogatif, maka hanya Presiden yang tahu,” ujar Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Andi Mallarangeng di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta kemarin.

Menurut Andi,Presiden SBY mendapatkan kabar bahwa Boediono diterima oleh DPR sebagai Gubernur BI saat sedang memimpin rapat kabinet paripurna. Rapat itu diikuti seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan para gubernur seluruh Indonesia di Gedung Setneg. Sebelumnya, kata Andi, Presiden telah yakin Boediono dapat lulus seleksi DPR. Sebab nama Boediono merupakan masukan dari para tokoh perbankan, pendidikan,dan media.

”Pengamat maupun tokohtokoh yang dimintai masukannya oleh Presiden semua mengatakan nama Boediono.Karena itu Presiden mencalonkan Boediono,”tambahnya. Di tempat terpisah,Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla mengaku tidak bisa merangkap jabatan Menko Perekonomian yang akan ditinggalkan Boediono.

”Saya tidak bisa rangkap (sebagai menko perekonomian).Kalau kosong, dilaksanakan Presiden bersama-sama (para menteri),” ungkap Wapres di atas pesawat kepresidenan dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta kemarin. Wacana Wapres merangkap sebagai menko perekonomian pertama kali dilontarkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi beberapa waktu lalu.

Purnomo bakal Gantikan Boediono

[Lampung Post] -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan Sri Mulyani Indrawati tidak akan rangkap jabatan. Purnomo Yusgiantoro berpeluang menggantikan Boediono sebagai Menko Perekonomian.

"Saya pastikan, tidak ada pergeseran posisi Menkeu. Kita harus terus bersinergi untuk menghadapi kenaikan harga pangan dan energi," tandas Presiden usai memimpin rapat terbatas soal krisis pangan dan energi di ruang kerjanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3-4).

Penegasan Presiden itu untuk meluruskan isu yang beredar bahwa Menkeu Sri Mulyani Indrawati bakal merangkap jabatan Menko Perekonomian yang ditinggalkan Boediono. Presiden sudah mengajukan Boediono ke DPR sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.

Saat memberikan keterangan, Presiden Yudhoyono didampingi Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Mensesneg Hatta Rajasa.

Presiden sama sekali tidak menyinggung pengganti Boediono. Karena itu, dalam bursa calon Menko Perekonomian, nama Purnomo Yusgiantoro yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, terus menguat. Purnomo diprediksikan menggantikan Boediono

Tak Tepat, Kalla Rangkap Jabatan Menko Perekonomian

[Tempo Interaktif] - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai dukungan Partai Golkar agar jabatan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dirangkap Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak tepat. Sebab Kalla yang juga seorang pengusaha dikhawatirkan bias kepentingan dengan rangkap jabatan itu.

Faisal juga tidak setuju dengan wacana jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dirangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab pekerjaan Sri Mulyani sudah teramat berat mengurusi penerimaan negara dan membagi-bagikan dana belanja negara.

Sementara figur lain yang disebut-sebut, seperti Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kuntoro Mangkusubroto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro juga dinilai kurang pas. "Mereka sebaiknya berkonsentrasi dengan pekerjaannya masing-masing."